Taat Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung Kemajuan dan Pengertian Pajak Bumi

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Yang berarti, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi seperti Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Pekarangan dan Tambang. Sedangkan untuk onjek bangunan yaitu Rumah, Bangunan usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang dan Jalan tol. Subjek PBB sendiri adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi tersebut dan memperoleh manfaat atas bumi. Kemudian memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Berjumlah 268.074.600 jiwa atau 3.54% dari total penduduk Dunia, serta salah satu negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah 17.504 pulau.

Jumlah penduduk sebanyak ini pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang bersifat memaksa dan manfaat pajak sendiri memang tidak bisa dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

Pajak di Indonesi terbagi menjai beberapa jenis yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi bangunan (PBB) sektor P3. Nah dalam artikel ini, penulis ingin menjelaskan lebih mendalam tentang jenis pajak terakhir yang dituliskan sebelumnya.

Lahan tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia, setiap masyarakat yang memiliki lahan maupun bangunan diharuskan memenuhi kewajibannya terhadap negara yaitu membayar pajak atau retribusi atas apa yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.12 Tahun 1985, yang dimaksud “Bumi” adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah, perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut wilayah Republik Indonesia.

“Bangunan” adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau lahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Pajak Bumi Bangunan sendiri bersifat kebendaan, artinya besar kecil pungutan pajak ditentukan oleh lokasi lahan atau bangunan tersebut, namun dari segi kegunaan atau manfaat tidak menentukan besaran pajak.

Pungutan PBB sendiri didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

artikel terkait : Pengertian Administrasi Publik dan Oligarki

Pengertian Administrasi Publik dan Oligarki

Administrasi publik seperti administrasi lainnya yang dilakukan untuk kepentingan umum. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang pemahaman administrasi publik, akan bermanfaat untuk mencoba dan melihat bagaimana penulis yang berbeda telah mencoba untuk mendefinisikan apa itu administrasi.

Marx mendefinisikan administrasi sebagai – Administrasi ditentukan tindakan yang diambil dalam mengejar tujuan yang disadari. Ini adalah penataan urusan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang diperhitungkan yang bertujuan untuk mewujudkannya yang diinginkan seseorang.

Frederic k Lane mendefinisikan administrasi sebagai pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya manusia dan fiskal untuk mencapai tujuan kelompok. Definisi lengkap untuk administrasi publik bagaimanapun sulit untuk dicapai karena banyaknya tugas yang termasuk di bawahnya.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa semua pekerjaan terkait pemerintah termasuk dalam kategori ini sementara yang lain memilih untuk berpendapat bahwa hanya aspek eksekutif dari fungsi pemerintahan yang terdiri dari administrasi publik.

Kami juga dapat melihat bagaimana penulis yang berbeda telah mendefinisikan administrasi publik:

Menurut L D White, Administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain,

menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, dll, dalam tindakan.

Sekarang administrasi publik dapat dipisahkan dari sistem sosial dan politik; tentu tidak dan oleh karena itu muncul definisi lain yang diberikan oleh F A Nigro yang berpendapat bahwa administrasi publik pada dasarnya adalah upaya kelompok kooperatif dalam pengaturan publik.

Kedua, ini mencakup ketiga cabang mesin pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa karena administrasi publik memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan maka itu adalah bagian dari proses politik juga (misalnya RUU dan UU).

Negro juga mengatakan bahwa administrasi publik berbeda dari administrasi swasta dalam banyak hal dan berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Juga, pada sifat administrasi publik ada dua pandangan populer, satu pandangan Integral dan yang lainnya adalah pandangan Manajerial.

Pandangan Integral mencakup semua dan terdiri dari jumlah total semua kegiatan manajerial, administrasi, teknis dan manual dan karyawan dari semua tingkatan. Pandangan ini didukung oleh L D White dan Dimock. Ini mungkin berbeda dari satu lembaga ke lembaga lainnya tergantung pada bidang pekerjaan mereka.

Di sisi lain menurut pandangan manajerial, seperti namanya, administrasi publik hanya melibatkan kegiatan manajerial. Pandangan ini didukung oleh Simon, Smithburg, Thompson dan Luther Gulick. Setelah mengatakan itu; kata administrasi itu sendiri sangat kontekstual, dan dapat bervariasi dalam arti dan definisi dari satu organisasi ke organisasi lainnya.

Jadi jika ingin memahaminya dari konteks dan setting sebuah organisasi, dapat dijelaskan secara kasar bahwa; Pimpinan puncak atau Dewan memutuskan visi, misi, tujuan jangka pendek dan panjang, dan kepala unit bisnis kemudian membuat rencana tindakan dan membuat atau mereformasi proses, membagikan tanggung jawab, mengarahkan perencanaan, mengajak orang-orang untuk bergabung dan mulai bekerja untuk mencapai yang telah ditetapkan.

tujuan sesuai pedoman yang ditentukan. Jadi, Pengurus bisa jadi Pimpinan Pemerintah dan Unit Bisnis beserta timnya bisa menjadi administrator publik yang menjadi pelaksana dan sebenarnya orang yang menjalankan pertunjukan. Pada bagian selanjutnya kita akan berusaha untuk memahami apakah administrasi publik dan swasta serupa, berbeda atau adakah tumpang tindih antara keduanya.

Perkembangan ilmu administrasi publik dan pertumbuhan dalam aktivitas pemerintahan di negara kita mengalami banyak perubahan terutama di era Reformasi ini Dulu negara kita ini memilih bentuk negara kesatuan dengan bentuk sistem pemerintahan berupa sistem kabinet presidensial Presiden dipil

Perkembangan ilmu administrasi publik dan pertumbuhan dalam aktivitas pemerintahan di negara kita mengalami banyak perubahan, terutama di era Reformasi ini.

Dulu negara kita ini memilih bentuk negara kesatuan dengan bentuk sistem pemerintahan berupa sistem kabinet presidensial. Presiden dipilih oleh MPR  dari anak bangsa yang terpilih secara demokratis. Kekuasaan menjalankan aktivitas pemerintahan atau administrasi negara/ publik berada di tangan satu orang, yakni kepala negara dan kepala pemerintahan. Memang di satu sisi sistem pemerintahan seperti itu banyak dirasakan sebagai bentuk pemerintahan otokrasi.

Semua kebijakan atau keputusan dan pelaksanaan keputusan dilakukan pemerintah pusat. Desentralisasi daerah sangat terbatas. Pemilihan kepala daerah yang seharusnya mampu mengelola pemerintahan daerahnya dilakukan oleh presiden sebagai simbol otorisasi pemerintahan.

artikel terkait : Mengenal Lambang Negara Republik Indonesia dan Maknanya

Mengenal Lambang Negara Republik Indonesia dan Maknanya

Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia dan semboyannya ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 setelah amandemen. Lambang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1951 tentang Bentuk dan Ukuran Lambang Negara.

Lambang negara Republik Indonesia berbentuk burung garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Lambang negara Republik Indonesia pertama kali diusulkan keberadaannya setelah Perang Kemerdekaan 1945-1949 dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada 1949, seperti dikutip dari Spiritualisme Pancasila oleh Fokky Fuad Wasitaatmadja.

Lambang negara Republik Indonesia yang digunakan hari ini dirancang oleh Menteri Negara RIS Sultan Hamid II dengan perbaikan dari Soekarno dan dilukis oleh pelukis istana Dullah.

Burung garuda disahkan menjadi lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950 di Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Soekarno memperkenalkan lambang negara Indonesia pertama kali pada khalayak umum pada tanggal 15 Februari 1950 di Hotel Des Indes Jakarta.

Makna Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila

1. Makna Garuda sebagai lambang negara

Makna Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa uang besar dan negara yang kuat.
Garuda muncul dalam berbagai kisah terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan.

Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.

2. Arti warna pada lambang Garuda Pancasila

Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.

3. Jumlah bulu Garuda Pancasila

Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yakni sebagai berikut:
– 17 helai bulu pada masing-masing sayap
– 8 helai bulu pada ekor
– 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
– 45 helai bulu di leher

4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

 

artikel terkait : 7 Nilai Luhur Perumusan Pancasila bagi Bangsa Indonesia

7 Nilai Luhur Perumusan Pancasila bagi Bangsa Indonesia

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam perumusan dasar negara Indonesia sudah terlihat sejak masa persiapan kemerdekaan.

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia ini salah satunya tampak pada rapat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Nilai kebersamaan dapat menyatukan perbedaan pendapat yang terjadi sidang BPUPKI pertama dan kedua, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh M. Masan dan Rachmat.

Contohnya, Mohammad Yamin mempunyai pandangan berbeda dengan Soekarno tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tetapi, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila membuat perbedaan pendapat para tokoh penggagas dasar negara ini tidak menjadi penghalang keduanya untuk tetap bersatu.

Nilai luhur proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang PPKI merupakan contoh bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat.

Contohnya, para tokoh yang tidak setuju dengan isi Piagam Jakarta terutama sila pertama mengajukan keberatannya. Keberatan tersebut ditanggapi dengan serius oleh peserta rapat yang lain. Akhirnya, bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta diubah seperti sila pertama Pancasila sekarang.

Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia

Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia yang dapat dipetik adalah sebagai berikut:

1. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain

Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah hal yang dapat dilakukan dalam percakapan sehari-hari, diskusi, atau pertemuan kelompok. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain merupakan bentuk mengakui bahwa setiap orang punya derajat yang sama, sehingga harus saling menghargai dan menghormati dengan didengarkan dan dihargai pendapatnya.

Jika ada orang yang menyampaikan pendapat, anggota kelompok atau anggota rapat harus mendengarkan dengan baik. Sementara itu, orang yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, berbicara dengan jelas, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak memaksakan pendapat pada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nilai luhur perumusan Pancasila detik.com/tag/pancasila bagi bangsa Indonesia inilah yang diajarkan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

2. Menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan

Sebuah rapat membahas sesuatu untuk menghasilkan kesepakatan atau keputusan. Keputusan yang diambil harus diterima dengan ikhlas dan terbuka, meskipun keputusan bersama itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi.

3. Kerja keras

Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh berjuang keras untuk merumuskan dasar negara. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi dasar negara.

4. Rendah hati

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rendah hati. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh berdebat dan menyampaikan pendapat. Para tokoh negara tidak sombong dengan pendapat atau pandangannya masing-masing. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, mereka menerimanya.

5. Mengutamakan persatuan

Meskipun berbeda pandangan, para tokoh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Contoh, dari ketidaksetujuan wakil-wakil Kristen dan Katolik atas teks Pancasila dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam yang berbeda pandangan dapat menerima ketidaksetujuan itu karena lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

6. Rela berkorban

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Tetapi, demi kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Pengorbanan merupakan bakti kepada negara.

7. Melaksanakan keputusan bersama

Melaksanakan keputusan bersama dilakukan oleh para tokoh penggagas negara. Mereka sepakat menerima dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara.

Melaksanakan keputusan bersama dalam kelompok perlu dilatih terus-menerus sejak dini. Menerima dan melaksanakan keputusan bersama bisa dilatih di rumah, sekolah, dan masyarakat.

Nah, itu dia nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yuk detikers, kita terapkan bersama!

 

artikel terkait : Tantangan dalam Penerapan Pancasila di Era Reformasi