Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi:

  1. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat.
  2. Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan.
  3. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa prancis ‘bureau’ yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa yunani ‘createin’ yang berarti mengatur. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hierarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efeisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

Program Reformasi Birokrasi di kementerian Hukum dan HAM telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan/peraturan/juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN- RB). Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai Kami PASTI dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, dimana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan terdiri dari:

  1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran),
  2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance),
  3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif,
  4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.),
  5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN),
  6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi),
  7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat)
  8. Mindset dan cultural Set Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya, hasil pengkajian menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan sebagaimana yang telah disampaikan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan kreativitas perubahan.

Era reformasi sejak 1998 hingga sekarang belum mampu memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah. Birokrasi pun terbentuk menjadi sosok aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen kekuasaan sekaligus agen pelayanan dan perubahan.

melalui buku ini menjelaskan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh penerapan birokrasi Weberian yang berlebihan sehingga melampaui titik optimal. Berdasarkan peneltian yang dilakukan penulis selama 10 tahun , terungkap beberapa penyakit birokrasi publik, antara lain: berkembangnya perilaku birokrasi paternalistik karena penerapan hirarki secara berlebihan dalam birokrasi publik dan pembengkakan anggaran karena tidak adanya standar pembiayaan yang jelas dalam perencanaan anggaran dan diperparah dengan lemahnya kapasitas kontrol politik dan masyarakat.

Melalui buku ini penulis mencoba untuk menawarkan visi demokrasi Indonesia masa depan, beserta program-program yang diperlukan untuk mewujudkan visi birokrasi masa depan tersebut, dan indikator pencapaiannya. Penulis juga menyoroti salah satu tujuan penting dari reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan aparatur birokrasi yang berintegritas tinggi.

Pada akhirnya, semua reformasi birokrasi yang disebutkan di atas akan bermuara pada meningkatnya kepercayaan publik. Konsep ini merupakan konsep yang relatif baru dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan dibahas secara tuntas di bab terakhir buku ini. Selain itu, dalam bab ini dibahas pula keterkaitan kepercayaan publik dengan reformasi birokrasi serta tata pemerintahan dan jarak.

 

artikel terkait : Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi 

Ilmu Adminstrasi Negara, Kunci Mencetak Administrator Profesional Serta Berintegritas

Menurut beberapa sumber referensi baik dari buku, internet, dapat saya artikan bahwa Ilmu Administrasi Negara itu adalah sebuah Ilmu Pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk sistem pemerintahan dan proses-prosesnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bahasa Inggris Administrasi Negara ini lebih dikenal dengan istilah Administration Public. Disini mungkin muncul pertanyaan mengapa di luar negeri dikenal dengan Administration Public? Sebab tujuan utama dari adanya Ilmu Administrasi Negara tersebut ialah untuk membantu Pemerintah atau Negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, yang erat kaitannya dengan proses adminstrasi. Dengan kata lain para Administrator itu bekerja untuk mengabdikan dirinya demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Lalu apa yang akan kita peroleh dari belajar Administrasi Negara di kampus? Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari belajar Ilmu Administrasi Negara, diantaranya kita bias mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankan, kita bisa tahu bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau Good Governance, dan yang paling penting dalam belajar Ilmu Administrasi Negara adalah untuk menyiapkan Administrator  yang profesional dan Beintegritas untuk melayani masyarakat dengan baik. Peran Administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan Negara, karena itu bila Administratornya professional, jujur, dan bersih maka bukan tidak mungkin Negara kita akan menjadi Negara yang maju karena tidak akan ada lagi korupsi. Selama ini kita sering melihat, banyak sekali pejabat-pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Korupsi inilah yang dapat menyebabkan Negara kita tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga semisal Malaysia, dan Singapura. Contoh kasus bila kita ingin membuat KTP di kelurahan, bila kita tidak memberi uang bonus ke peagawai kelurahan, maka dapat dipastikan KTP kita akan lama jadinya. Tapi bila kita memberi uang bonus, maka bukan tidak mungkin dalam waktu kurang dari seminggu KTP kita sudah dapat diambil. Tentu ini membuat kita prihatin, bagaimana Negara kita tercinta ini bias maju bila dikelola dengan prinsip seperti itu. Karenanya Ilmu Administrasi Negara ini sangat penting dan berguna untuk menyiapkan para Administrator yang berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ilmu Administrasi Negara ini merupakan sebuah Mata kuliah dasar yang wajib diajarkan bagi Mahasiswa program studi Administrasi Negara di seluruh Indonesia, agar dapat mencetak para Administrator yang Profesional, Jujur, Kompeten, dan berintegritas demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (Good Governance and Clean from Corruption).

 

artikel terkait : Potret Kebijakan Publik Indonesia Tentang Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Tahun Lalu

Potret Kebijakan Publik Indonesia Tentang Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Tahun Lalu

Masih ingat musibah jatuhnya pesawat lion tahun lalu rute Jakarta – Pangkal Pinang, dan juga 4 tahun sebelumnya, tahun 2014, terjadi pula jatuhnya pesawat Air Asia rute Surabaya – Singapura ? Musibah itu pula yang mendorong pemerintah, mengharamkan beroperasinya tiket murah.

Alasan utama yang dikemukakan, saat itu, adalah  kelalaian pemeriksaan atau pengecekan atas kelaikan pesawat yang akan terbang sebagai dampak tiket murah tersebut.

Maka, peninjauan tiket batas bawah (TBB) harga tiket seolah menjadi satu-satunya solusi, pada saat itu.

Setelah sebelumnya direvisi aturan Tiket Batas Bawah (TBB), tahun lalu pun Kebijakan TBB diusulkan pemerintah untuk dilakukan peninjauan ulang yang memicu reaksi banyak pihak, salah satunya YLKI yang menyebut pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pihak penyedia jasa, dalam hal ini maskapai penerbangan.

Nah, sekarang ketika terjadi penurunan penumpang, karena tiket pesawat melangit, maka pemerintahpun melirik kepada upaya revisi tiket batas atas (TBA).

Banyak pendapat diajukan kenapa tiket pesawat bisa mahal. Mulai dari harga bahan bakar, biaya operasional, nilai tukar, dan akhir-akhir ini mencuat soal duopoli yang dilakukan group maskapai penerbangan Garuda dan Lions. Untuk penyebab dupoli, pemerintah sudah menyiapkan langkah mengundang maskapai asing masuk ke NKRI.

Saya bukan pemerhati soal ini, untuk itu tulisan ini bukan untuk membahas solusi apa yang terbaik berkaitan dengan kasus melangitnya harga tiket pesawat yang jelas membebani sebagian Masyarakat Indonesia. Tulisan ini saya buat hanya untuk memperliatkan bagaimana potret kebijakan publik yang dibuat pemerintah saat ini.

Kebijakan atau Adminitrasi Publik, yang sempat saya pelajari di bangku kuliah, sebagai bagian penting dari ilmu pemerintahan/politik, merupakan ilmu yang sudah berlaku lama kalau tidak disebut tua. Namun, sebagai keilmuan yang sudah tua,  tidak serta merta menjadikan para pelaku kebijakan publik di negeri ini pintar dan bijak.

Kasus tiket pesawat, adalah gambaran carut-marutnya kebijakan publik di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan transportasi udara. Contoh kebijakan publik lainnya adalah di bidang ekonomi. Ketika Paket Kebijakan Ekonomi XVI diterbitkan. Usai diterbitkan beberapa hari paket kebijakan itu sempat ditunda karena diprotes pengusaha.

Berbagai kebijakan yang diambil, dalam dua contoh di atas menyiratkan serangkaian sikap reaktif pemerintah yang sepertinya tidak memahami prinsip-prinsip kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam terminologi lain sering disebut sebagai administrasi negara seharusnya sudah menjadi wawasan dan skill utama bagi para pejabat di pemerintahan.

artike terkait : Pelatihan dan Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Komputerisasi Ms. Office

Pelatihan dan Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Komputerisasi Ms. Office

Program yang diberikan berupa pelatiahan menggunakan Microsoft office yang mempelajari seperti pengenalan dasar Microsoft office, cara pembuatan surat undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan komputer yang sangat penting untuk mempermudah dalam perkerjaan yang akan dilakukan.

Pelatihan menggunakan Microsoft office yang dilakukan menjadi salah satu cara  meningkatkan kualitas dalam pengolahan data.  pelaksanakan kegiatan didukung dengan pemberian modul untuk mempermudah perangkat ketika kegiatan berlangsung dan dapat diterapkan ketika diluar kegiatan.

Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain.

Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, IOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan.

Fungsi Microsoft Word

Secara umum Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen.

  1. Membuat Dokumen

    Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas.

  2. Mengedit Dokumen

    Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya.

  3. Memformat Dokumen

    Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika.

    Manfaat dan Kegunaan Microsoft Word

    Berikut manfaat dan kegunaan Microsoft Word yang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja.

    • Membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain.
    • Membuat buku dengan berbagai format.
    • Membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan lain-lain.
    • Membuat surat dengan lebih cepat.
    • Membuat dokumen ilmiah dengan fitur References untuk mempermudah penulisan ilmiah.
    • Tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuat dokumen.
    • Mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja.
    • Terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online.
    • Dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak.
    • Serta fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

artikel terkait : Taat Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung Kemajuan dan Pengertian Pajak Bumi