SEJAK TAHUN 1999, Indonesia mulai menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. Kebijakan desentralisasi ini tidak hanya pelimpahan kewenangan di bidang administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik, tapi juga desentralisasi fiskal. Indonesia mulai melakukan reformasi keuangan yang ditandai dengan […]
Continue ReadingReformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
Perkembangan administrasi negara di negara-negara maju sejak tahun 1998 berlangsung sangat pesat yang mengarah pada manajemen pemerintahan baru ( new public management ).Di Indonesia sejak reformasi digulirkan sangat banyak upaya yang telah dilakukan untuk lebih mendayagunakan administrasi negara, antara lain melalui reformasi birokrasi berbagai upaya perbaikan birokrasi pemerintah dalam rangka membersihkan praktek KKN dalam penyelenggaraan […]
Continue Reading