4 Manfaat Menaruh Bawang Putih di Bawah Bantal Saat Tidur

Bawang putih memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun tahukah kalian bahwa meletakkan bawang putih di bawah bantal saat tidur juga bisa bermanfaat loh.

Manfaat Menaruh Bawang Putih di Bawah Bantal Saat Tidur

Bawang putih menjadi bumbu dapur yang banyak digunakan untuk berbagai olahan masakan. Meski memiliki aroma yang menyengat, bawang putih nyatanya punya segudang manfaat luar biasa, seperti melawan sel kanker, mendetoksifikasi tubuh, mengurangi lemak tubuh hingga memperpanjang hidupmu.

Setelah Anda mengetahui betapa bermanfaatnya bawang putih bagi tubuh, Anda tentu akan belajar untuk mengabaikan aromanya yang menyengat, bukan?

1. Mengatasi hidung tersumbat

Jika Anda tengah mengalami hidung tersumbat, Anda akan merasa lega saat mencium aroma bawang putting. Itu karena bawang putih mengandung antibiotik kuat yang disebut allicin, yang perlahan menguap dari bawang putih dan melawan kuman dan infeksi.

Allicin bawang putih juga membantu membersihkan saluran dalam hidung dengan melarutkan lendir. Prosesnya tentu bertahap, tapi itu sepadan. Setelah beberapa saat, Anda akan terbebas dari hidung tersumbat dan bisa bernapas dengan lega.

2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Bawang putih memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua jenis bakteri jahat, karena memiliki sifat antibakteri yang sangat kuat.

Allicin menghentikan dua kelompok fermentasi yang memungkinkan bakteri menular berkembang biak di tubuh.

Jika Anda rutin meletakkan bawang putih di bawah bantal, Anda akan merasa lebih terjaga di pagi hari. Selain itu, Anda juga jarang sakit.

3. Tidur lebih nyenyak

Bawang putih kaya akan vitamin B1, yang dikenal bisa membantu memerangi gangguan tidur. Selain itu, ada juga banyak vitamin B6 dalam bawang putih, yang bisa meningkatkan sekresi melatonin secara signifikan.

4. Mengusir serangga

Jika Anda takut laba-laba merangkak ke dalam mulutmu saat tidur atau pernah terbangun karena gigitan nyamuk berulang kali, ini yang Anda butuhkan.

Bawang putih beracun bagi serangga, terutama nyamuk. Itu sebabnya makhluk kecil ini menjauhi bau bawang putih

artikel terkait : Transformasi Digital BEI untuk Pasar Modal RI

Keluhan Warga Sertifikat Vaksin Tidak Muncul di Aplikasi PeduliLindungi

COVID-19 perlu diketahui bagi masyarakat yang baru saja menerima vaksinasi dosis pertama maupun sudah divaksinasi lengkap. Adapun sertifikat ini kian luas diperuntukkan bagi berbagai kegiatan masyarakat di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.
Diketahui, PPKM di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali kembali diperpanjang selama dua minggu hingga 18 Oktober 2021. Pemerintah juga menambah kegiatan yang kini diwajibkan menggunakan sertifikat vaksinasi.

Contoh Sertifikat Vaksin
Sertifikat vaksinasi menjadi bukti bahwa seseorang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19, baik untuk dosis pertama maupun untuk dua dosis lengkap. Adapun sertifikat vaksin ini memuat berbagai data penting sehingga tak bisa sembarangan dibagikan.

Jika Sertifikat Vaksin Tidak Muncul di PeduliLindungi, Ini yang Perlu Dilakukan

 

 

 

Contoh Sertifikat Vaksin: Cara Memperoleh Melalui Ponsel
Ada berbagai cara untuk memperoleh sertifikat vaksin, salah satunya melalui ponsel pribadi. Sebelumnya, pastikan kamu telah mengunduh aplikasi PeduliLindungi yang tersedia di Google Play atau App Store. Kemudian, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Klik aplikasi PeduliLindungi yang sudah diunggah di ponsel kamu
Di halaman log-in, isilah nama lengkap dan nomor handphone yang dicantumkan saat mendaftar vaksin
Isilah 6 digit kode OTP yang telah dikirimkan melalui SMS
Selanjutnya akan muncul permintaan untuk mengisi data diri seperti NIK dan alamat email
Klik ‘sertifikat vaksin’ dan kemudian sertifikat vaksin akan muncul
Klik unduh sertifikat vaksin COVID-19 dosis pertama/kedua
Sertifikat akan tersimpan di galeri ponsel secara otomatis

Saat ini pemerataan vaksinasi di Indonesia terus dilakukan guna menghentikan penyebaran virus Covid-19. Untuk memudahkan masyarakat beraktivitas di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengembangkan aplikasi PeduliLindungi untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan masyarakat yang telah melakukan vaksinasi.Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.Sayangnya, tak sedikit masyarakat mengeluhkan sertifikat vaksinasi COVID-19 belum muncul di aplikasi PeduliLindungi. Padahal, mereka sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis 1 dan 2.Hal ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan warganet terkait sertifikat Pedulilindungi tersebut di media sosial. Banyak dari mereka yang mempertanyakan mengapa sertifikat vaksinnya tidak muncul padahal sudah melakukan vaksinasi.

 

artikel terkait : Penyebab Anda Sulit Tidur Nyenyak dan Cara Mengatasinya

Transformasi BUMN Menjadi Lokomotif Ekonomi Nasional

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan efisiensi dan restrukturisasi BUMN melalui pembentukan holding, merger atau akuisisi dan likuidasi.
Kabar terakhir, Kementerian BUMN akan kembali menyederhanakan jumlah BUMN dengan melikuidasi tujuh BUMN. Dengan langkah penyederhanaan itu, jumlah BUMN makin menyusut. Sebelumnya tercatat sebanyak 142 BUMN di Indonesia. Jumlah itu sekarang mulai berkurang. Data dari Kementerian BUMN, seperti tercatat dalam bumn.go.id, pada tahun 2018, jumlah BUMN sudah berkurang menjadi 116 BUMN.
Pada tahun berikutnya (2019) jumlah BUMN berkurang lagi menjadi 114 BUMN. Dan, pada tahun 2020, jumlah BUMN kembali menyusut ke angka 108 BUMN. Rinciannya, 16 BUMN go public, 78 BUMN non go public, dan 14 BUMN Perum.
Bukan hanya jumlah BUMN yang berkurang, Kementerian BUMN juga menyederhanakan jumlah klaster BUMN. Sebelumnya tercatat 27 klaster BUMN, kemudian dirampingkan menjadi 12 klaster. Di luar itu, Kementerian BUMN juga membuat holding BUMN yang sudah berjalan sejak 2014. Ada enam sektor industri, yaitu holding perkebunan, kehutanan, industri tambang, minyak dan gas, farmasi, dan holding asuransi.Secara kuantitas, jumlah BUMN memang cukup banyak. Bukan persoalan mudah untuk mengelola BUMN yang berjumlah seratus lebih itu. Untuk itu, Kementerian BUMN mempunyai target merampingkan jumlah BUMN menjadi hanya sekitar 70-an BUMN. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, dalam lima tahun ke depan, jumlah BUMN lebih sedikit lagi, cukup sekitar 40-an sehingga lebih efisien.
Singkatnya, dalam rangka optimalisasi dan refocusing bisnis, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir menginginkan adanya efisiensi dan restrukturisasi BUMN (holding, merger, akuisisi, dan lainnya). Tentu, langkah efisiensi dan restrukturisasi BUMN diambil setelah melakukan pemetaan terhadap sejumlah BUMN.
Kementerian BUMN telah memetakan BUMN-BUMN dalam empat kategori. Pertama, BUMN yang fokus menghasilkan nilai ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi negara (surplus creator). Kedua, BUMN yang fokus utama pada pelayanan publik (welfare creators). Ketiga, BUMN yang bertugas memberikan nilai ekonomi sekaligus memberikan pelayanan publik (strategic value). Dan, keempat, BUMN yang tidak memiliki nilai ekonomi maupun pelayanan publik (dead weight). Dalam konteks itu, BUMN-BUMN yang value-nya kecil apalagi merugi dan tidak memiliki opportunity dimasukkan sebagai kategori BUMN yang harus dilikuidasi. Ada juga BUMN-BUMN yang harus disehatkan, yaitu BUMN-BUMN yang memiliki beban utang yang besar namun masih memiliki opportunity sekalipun profitnya belum menggembirakan.
Padahal BUMN memainkan peran sangat strategis dan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro. Kapasitas usaha BUMN sangat besar. Ini menjadi modal pemasukan dan pendapatan bagi negara. Pada tahun 2018, total aset dari sebanyak 113 BUMN mencapai Rp 8.117,6 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 3.318,56 triliun adalah aset lancar dan Rp 4.799,05 triliun adalah aset tidak lancar. Sebanyak 12 BUMN memiliki aset di atas Rp 100 triliun, dan tiga BUMN di antaranya memiliki aset di atas Rp 1.000 triliun. Sebagai catatan, dalam 10 tahun terakhir, BUMN telah memberikan kontribusi dalam penerimaan negara sebesar Rp 3.295 triliun. Penerimaan negara itu dalam bentuk dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pajak. Lebih rinci lagi, dari jumlah itu 54% atau sebesar Rp 1.972 triliun adalah penerimaan pajak, 11% atau Rp 388 triliun adalah dividen, dan PNBP sebesar 30% atau Rp 1.035 triliun. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI pada awal Juni 2021, Menteri BUMN mengungkapkan laba seluruh perusahaan BUMN pada 2020 hanya mencapai Rp 28 triliun atau anjlok 77% dibanding  laba bersih perusahaan BUMN pada 2019 yang mencapai Rp 124 triliun.

ARTIKEL TERKAIT : Unsur-Unsur Berita dan Contoh Teks Berita Covid-19

Pemungutan Zakat 2,5 Persen terhadap ASN Muslim

Pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola zakat secara nasional melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat berencana melakukan berbagai upaya pengoptimalan sumber-sumber penerimaan zakat salah satunya melalui wacana penerbitan Perpres tentang Optimalisasi Mekanisme Pengumpulan Zakat melalui pemotongan gaji ASN. Zakat merupakan aturan dalam hukum syariat Islam yang tidak bersifat wajib, melainkan sukarela setelah terpenuhi nisab dan haulnya. Dari wacana ini akan muncul permasalahan tentang hukum negara yang mengatur dalam ranah hukum syariat, padahal Indonesia bukan negara syariat; Kedua adalah adanya perbedaan kemampuan dan kebutuhan ASN muslim dalam membayar zakat akan menimbulkan perdebatan baru, siapa ASN yang dikenakan kewajiban dan siapa ASN yang sukarela dalam membayar zakat;

Ketiga adalah apakah hukum negara yang digunakan dalam menetapkan aturan zakat dan pengelolaan zakat telah sesuai dengan hukum syariat, bagaimana menyeleraskannya?, ketiga permasalahan tersebut di atas yang akan terus membayangi wacana Perpres tentang Zakat ini.Wacana pemotongan gaji ASN untuk zakat, dari sisi pemerintah lebih melihat potensi ekonomi dari nilai zakat yang dipotong dari gaji ASN muslim dimana diharapkan dapat mendukung pemerataan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Besaran nilai yang bisa dikumpulkan menurut Kementerian Agama diperkirakan dapat mencapai Rp 10 triliun per tahun bahkan bisa lebih. Sedangkan saat ini, BAZNAS baru bisa menghimpun Rp 6 miliar per tahun. Akan tetapi, jangan sampai pemerintah hanya melihat dari sisi keuntungan ekonomi saja. Tujuan pemerintah dari pemotongan zakat sebagai pemerataan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan pun perlu dioptimalkan dalam penyaluran dan pemanfaatannya serta publikasi yang intensif pada masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.Secara garis besar kebijakan pemerintah  tentang Perpres Zakat bagi ASN Muslim belum tepat untuk diatur dalam sebuah kebijakan Perpres, melainkan cukup dengan peraturan yang lama yang lebih di optimalisasikan dalam manajemen pengumpulan zakat dan pemanfaatannya.  Jika ingin melakukan pemotongan zakat terhadap ASN, hendaknya aturan tersebut tidak menjadi aturan wajib yang diatur dalam hukum formal pemerintah, melainkan merupakan kesadaran yang muncul dari pelaksanaan hukum syariat umat Islam. Disamping itu pemerintah harus memiliki data tentang berapa jumlah ASN yang duduk di Eselon, I,II,III, dan IV dan jumlah fungsional tertentu. Pemerintah juga harus mempersiapkan database tentang jumlah penghasilan dan tunjangan yang diterima oleh masing-masing ASN dengan disesuaikan Jabatan yang dipegangnya.Kemudian pemerintah juga harus mempunyai data jumlah simpanan masing-masing ASN yang telah tersimpan selama satu tahun, hal ini untuk memenuhi syarat rukun zakat dalam sayriat Islam yaitu Nisab dan Haul.  Kejelasan peruntukkan penggunaan dana yang dikemas oleh BAZNAS/LAZ dalam bentuk program-program pemberdayaan umat dan kesejahteraan umat, akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi para penunai zakat.  Implikasi dari pemotongan zakat pada ASN muslim nantinya juga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan zakat adalah komponen pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2010 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto atau penghasilan kena pajak. Yang artinya, jumlah pendapatan pemerintah dari pajak pun akan berkurang. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa setiap zakat yang dipotong dari gaji ASN, harus dikonversikan juga sebagai bagian dari pajak penghasilan ASN.Perlu juga Pemerintah melalui Kementerian Agama menata sumbangan yang berasal dari ASN non Muslim yang dapat dianalogikan dengan zakat, agar jika potongan zakat diberlakukan kepada Pegawai ASN Muslim, juga diberlakukan pula pada Pegawai ASN non Muslim berupa sumbangan dengan tekhnis yang tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.Rekomendasi Pemungutan zakat terhadap ASN Muslim di Indonesia masih perlu dipertimbangkan ulang oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Pemerintah melalui Kementerian Agama seyogyanya meninjau kembali rencana pemotongan zakat dari gaji ASN dengan memperhatikan regulasi yang ada dan manfaat dari kebijakan tersebut. untuk menghindari polemik di masyarakat khususnya di kalangan ASN.
Perlu ditinjau kembali tentang aturan hukum formal negara yang mengatur kegiatan yang ada dalam sebuah hukum syariat Islam, bagaimana ketentuan-ketentuan hukum formal tidak menyalahi aturan dalam hukum syariat bagaimana penyesuaian dapat dilakukan.
Pemerintah hendaknya membuat database tentang ASN menurut pangkat dan jabatan, Penghasilan ASN dan jumlah simpanan ASN, untuk dapat menerapkan aturan zakat bagi ASN.
Optimalisasi dan revitalisasi BAZNAZ/LAZ dengan program-program penyaluran dan pemanfaatan zakat yang transparan dan modern untuk dapat membangun kepercayaan dan amanah umat Islam.

 

artikel terkait : Pengertian Administrasi Publik dan Enam Dimensinya