Manajemen Keuangan Publik: Pengertian, Tujuan dan Fungsi

Tujuan Dan Fungsi Manajemen Keuangan Publik
Setelah kita memahami definisi dan pengertian manajemen keuangan publik tersebut, dapat kita temukan fungsi dan tujuan manajemen keuangan publik tersebut. Adapun tujuan dalam manajemen keuangan publlik antara lain sebagai berikut:

1. Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

2. Menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara

3. Memindahkan sumber-sumber ekonomi

4. Mendorong iuran pendapatan

Dengan adanya manajemen keuangan publik dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, hal ini maksudnya adalah jika manajemen keuangan publik suatu negara dikatakan baik tanpa cacat, kemungkinan para investor luar akan lebih tertarik untuk menempatkan dana mereka ke suatu negara dengan manajemen laporan keuangan publik yang baik. Dengan adanya dana investor luar tersebut dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi tersebut dan semakin berkembang.

Secara umum, manajemen keuangan sektor publik memiliki fungsi sebagai berikut:

Sumber Data dan Fakta

Manajemen laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap.

Ketaatan dan Pengelolaan Yang Baik

Dengan membuat manajemen keuangan berarti dapat menjamin kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kelangsungan Organisasi

Manajemen laporan keuangan dapat berfungsi sebagai media untuk mengetahui kelangsungan organisasi apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasanya. Hal ini dapat berfungsi mengontrol organisasi dan lembaga-lembaga di sebuah pemerintahan tersebut.

Accountability and Retrospective Report

Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik agar mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.

Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana.

Hubungan dengan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana.

Secara fungsional dan tujuan, manajemen keuangan publik tersebut banyak memiliki dampak pada semua sektor dan lini di suatu negara. Proses pembuatan laporan keuangan publik menjadi hal yang penting dan menjadi hal yang rentan jika tidak dapat terlaksana dengan baik. Perlunya menggunakan sistem akuntansi yang kredibel dapat membantu menunjang percepatan dan akurasi yang tepat dalam pelaporan keuangan tersebut. Sama seperti manajemen keuangan di sektor publik, pada sektor bisnis sendiri juga perlu adanya manajemen keuangan yang baik. Anda dapat menggunakan Harmony Smart Accounting Solution sebagai referensi baik dalam membantu pelaporan keuangan pada bisnis Anda. Gunakan sekarang, dapatkan GRATIS 30 Hari dengan cukup mendaftarkan diri disini, dan selamat tinggal pembukuan keuangan yang repot.

Omnibus Law Untuk Siapa?

SELAIN isu coronavirus disease 2019 (COVID-19), saat ini ruang publik sedang diramaikan dengan kontroversi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin. Terlepas diskursus substansialnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai selain memiliki kelemahan seperti terkesan dominasi eksekutif dan cenderung mengubah praktika pembentukan peraturan perundang-undangan, juga memiliki sejumlah keunggulan tertentu, di antaranya dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik antarperaturan perundang-undangan atau benturan antarregulasi, selain solusi bagi inkonsistensi regulasi. Pihak yang pro terhadap omnibus law ini berpandangan bahwa di tengah persaingan ekonomi global, pemerintah harus mengakselarasi proses pembangunan ekonomi agar dapat menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Salah satu upaya pemerintah ialah dengan menciptakan regulasi yang ramah terhadap investasi dan dapat mempercepat laju proses pembangunan. Namun, kondisi riil di lapangan kerap terhambat oleh problema regulasi yang dinilai menghambat investasi.

Atas dasar itulah pemerintah ingin memangkas jalur ini melalui kebijakan deregulasi dan debirokrasi. Konkritnya pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar dapat mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah bagi para investor demi kesejahteraan rakyat. Masih asing Isu omnibus law ini muncual ketika pidato pelantikan Presiden yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menerbitkan dua undang-undang besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Secara konseptual, omnibus law merupakan istilah yang diterapkan di negara-negara yang memiliki sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Sementara itu, negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law, sehingga istilah omnibus law ini relatif asing dalam sistem hukum negara Indonesia. Pembentukan suatu produk hukum di Indonesia sendiri mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam undang-undang ini, tidak disebutkan atau tidak mengenal adanya istilah UU payung atau omnibus law.

Untuk itu, secara formil proses pembentukan RUU omnibus law dinilai masih perlu penyelasaian dalam alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Omnibus law merupakan produk hukum yang berupaya membuat suatu undang-undang yang dapat mencabut atau mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Secara materil, landasan filosofis dari RUU omnibus law sendiri memiliki tujuan yang baik yakni menyelaraskan berbagai aturan yang inkonsisten, menyederhanakan regulasi, mempermudah investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Niat pemerintah dalam RUU omnibus law sendiri pada dasarnya baik, yakni guna menjalankan kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Namun, secara materiil, pemerintah semestinya memperhatikan berbagai substansi pengaturan terkait kewenangan dalam konteks otonomi daerah, etika dan daya dukung lingkungan hidup, hak-hak buruh, dan lain-lain yang disoroti oleh berbagai pihak dalam mengkaji RUU omnibus law ini. Kontroversi di kalangan masyarakat tentunya perlu direspons positif oleh pemerintah dan DPR agar RUU omnibus law ini dapat menjadi regulasi yang progresif memberi solusi bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa tanpa mencederai hak-hak politik dan ekonomi rakyat. Untuk itu, penulis mendorong agar pembentukan undang-undang ini melibatkan partisipasi publik secara massif.

Apa Itu Laporan Keuangan Sektor Publik ?

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menjadi implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan, namun laporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir dari akuntabilitas publik. Lalu apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut.

Rasakan Kenyamanan bisnis Bersama Zahir
Mengelola invoice, inventory, keuangan dalam satu aplikasi,
Monitor bisnis kapan saja dimana saja.

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship), akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting), perencanaan dan informasi Otorisasi (planning and authorization information), kelangsungan organisasi (viability), hubungan masyarakat (public relation), dumber fakta dan gambaran (source of facts and figures). Adapun tujuan umum dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial, informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik
Beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan sektor publik antara lain adalah laporan posisi keuangan atau yang juga disebut dengan neraca yang terdiri dari property, aktiva tak berwujud, aktiva financial, persediaan, cadangan, kewajiban tidak lancar, kas dan setara kas, partisipasi minor, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya untuk komponen keuangan sektor publik adalah kinerja keuangan yang meliputi surplus atau defisit, perubahan aktiva atau ekuitas netto, arus kas yang memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam suatu periode tertentu, kebijakan akuntansi serta catatan laporan keuangan.

Namun untuk lembaga sektor publik seperti pemerintahan, laba bukan merupakan ukuran yang relevan karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggungjawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik

Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

Perkembangan administrasi negara di negara-negara maju sejak tahun 1998 berlangsung sangat pesat yang mengarah pada manajemen pemerintahan  baru ( new public management ).Di Indonesia sejak reformasi digulirkan sangat banyak upaya yang telah dilakukan  untuk lebih mendayagunakan administrasi negara, antara lain melalui reformasi birokrasi berbagai upaya perbaikan birokrasi pemerintah dalam rangka membersihkan praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan.

Sesuai dengan kerangka acuan penulis sampaikan adalah konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan publik beserta suatu paradikma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik “ Good government “. Kontrol atau pengawasan adalah merupakan salah satu  fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.

Birokrasi Modern, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Birokrasi seringkali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan pemerintah, Birokrasi adalah sumberdaya manusia yang menjalankan roda pemerintahan, dimulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat yang memiliki kewenangan. Sedangkan istilah birokrasi sering digunakan sebagai terminologi untuk proses dalam pemerintahan, sementara itu, birokrasi dalam arti sebenarnya adalah struktur dan sekumpulan aturan yang ditetapkan untuk mengendalikan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara struktur, birokrasi memiliki  beberapa karakteristik sebagai berikut.

  • pembagian yang jelas tugas-tugas yang dilaksanakan baik oleh setiap individu maupun unit-unit kerja;
  • sistem kepegawaian dengan pola rekruitmen dan pola karir yang jelas
  • terhadap hirarki, kewenangan dan status yang didistribusikan kepada mereka yang menjalankan peran tersebut ; dan
  • jejaring formal dan informasi yang menghubungkan mereka yang memiliki peran satu dengan yang lainnya melalui arus informasi dan pola-pola kerjasama.

Karena itu, birokrat harus mengutamakan tugas yang telah digariskan oleh organisasi dan mengenyampingkan aspek-aspek personal dalam menjalankan tugasnya. Dalam prakteknya tipe ideal suatu birokrasi sangat sulit diwujudkan karena seringkali kita temui birokrasi menjadi tidak efektif karena beberapa hal :

  • karena adanya kewenangan yang hirarki secara vertikal;
  • seringkali unit-unit organisasi yang dipandang memiliki konplik konpetensi dengan unit diatasnya akan diabaikan dalam proses penganbilan keputusan;
  • sistem rekruitmen yang cenderung ke pendekatan oligarki tidak pada meritokrasi;
  • munculnya praktek-praktek KKN yang mengabaikan prinsip-prinsip inpersonnal;
  • pengabaian terhadap akuntabilitas, dimana para birokrat seringkali tidak mendokumentasikan proses yang telah dilakukannya secara lengkap, tidak transparan;
  • tugas yang terlalu spesipik sehingga setiap individu pegawai hanya mementingkan tugasnya tanpa melihat dampaknya secara keseluruhan pada suatu organisasi;
  • prosedur yang terlalu berbelibelit seringkali menghambat proses pengambilan keputusan,bahkan tidak dirancang untuk menghadapi persoalan persoalan tertentu yang tidak lazim sebagaimana tertuang dalam aturan, sehingga tidak memberikan ruang untuk inovasi dan adaptasi;
  • kebenaran dalam organisasi hanya berupa kebenaran menurut aturan yang berlaku, sehingga tidak memungkinkan suatu organisasi menyadari dan memperbaiki kesalahan- kesalahan serta keterbatasannya;
  • tidak memberikan kesempatan pada pendapat yang berbeda ( yang mungkin lebih rasional dan realistis ) ketika mayoritas dalam organisasi sudah memeiliki kesepakatan yang menurut aturan dibenarkan;
  • kecenderungan birokrasi yang terus menerus menciptakan aturan-aturan yang pada ahirnya menimbulkan kompleksitas sihingga dapat melemahkan koordinasi.

Dalam konteks tersebut diatas, birokrasi moderen berkembang sejalan dengan transformasi manajemen publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) phase, yaitu phase administrasi publik (Public administration) berkembang sekitar 1910 – 1970-an dengan berbagai ciri antara lain struktur desntralistik, penerapan manajemen kinerja, koordinasi bersifat invisible hand dan akuntabilitas berlangsung melalui pasar. Namun diatas dekade 1990-an mulai populer paradikma governance modeldengan ciri-ciri antara lain memiliki struktur tidak terlalu hirarkis, penerapan total quality management, koordinasi bersifat buttom up dan akuntabilitas berlangsung melalui keluhan masyarakat (consumer complaints)

Penerapan birokrasi modern berlangsung sesuai sesuai dengan perjalanan transformasi paradikma manajemen publik tersebut di atas yang menekankan pada prinsi-prinsip;

  • Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan;
  • Desentralisasi, dimana sistem pengambilan keputusan terhadap alokasi sumber daya didekatkan pada ‘ point of delivery;
  • Fleksibilitas untuk melakukan pengaturan yang secara langsung akan menghasilkan cost effective policy outcomes;
  • Menciptakan iklim kompetensi dan produktivitas untuk menghasilkan pelayanan yang evektiv dan evisien;
  • Penguatan kapasitan stratejik pemerintah sebagai pengatur yang akan mengarahkan organisasi pemerintah melalukan evaluasi dan merespon berbagai perubahan eksternal pada biaya yang rendah;
  • Fokus pada penyelarasan kewenangan dan tanggungjawab sebagai kunsci peningkatan kinerja; dan
  • Penerapana akuntabilitas ; transparansi dan partisipasi masyarakat.