Ilmu Adminstrasi Negara, Kunci Mencetak Administrator Profesional Serta Berintegritas

Menurut beberapa sumber referensi baik dari buku, internet, dapat saya artikan bahwa Ilmu Administrasi Negara itu adalah sebuah Ilmu Pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk sistem pemerintahan dan proses-prosesnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bahasa Inggris Administrasi Negara ini lebih dikenal dengan istilah Administration Public. Disini mungkin muncul pertanyaan mengapa di luar negeri dikenal dengan Administration Public? Sebab tujuan utama dari adanya Ilmu Administrasi Negara tersebut ialah untuk membantu Pemerintah atau Negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, yang erat kaitannya dengan proses adminstrasi. Dengan kata lain para Administrator itu bekerja untuk mengabdikan dirinya demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Lalu apa yang akan kita peroleh dari belajar Administrasi Negara di kampus? Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari belajar Ilmu Administrasi Negara, diantaranya kita bias mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankan, kita bisa tahu bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau Good Governance, dan yang paling penting dalam belajar Ilmu Administrasi Negara adalah untuk menyiapkan Administrator  yang profesional dan Beintegritas untuk melayani masyarakat dengan baik. Peran Administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan Negara, karena itu bila Administratornya professional, jujur, dan bersih maka bukan tidak mungkin Negara kita akan menjadi Negara yang maju karena tidak akan ada lagi korupsi. Selama ini kita sering melihat, banyak sekali pejabat-pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Korupsi inilah yang dapat menyebabkan Negara kita tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga semisal Malaysia, dan Singapura. Contoh kasus bila kita ingin membuat KTP di kelurahan, bila kita tidak memberi uang bonus ke peagawai kelurahan, maka dapat dipastikan KTP kita akan lama jadinya. Tapi bila kita memberi uang bonus, maka bukan tidak mungkin dalam waktu kurang dari seminggu KTP kita sudah dapat diambil. Tentu ini membuat kita prihatin, bagaimana Negara kita tercinta ini bias maju bila dikelola dengan prinsip seperti itu. Karenanya Ilmu Administrasi Negara ini sangat penting dan berguna untuk menyiapkan para Administrator yang berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ilmu Administrasi Negara ini merupakan sebuah Mata kuliah dasar yang wajib diajarkan bagi Mahasiswa program studi Administrasi Negara di seluruh Indonesia, agar dapat mencetak para Administrator yang Profesional, Jujur, Kompeten, dan berintegritas demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (Good Governance and Clean from Corruption).

 

artikel terkait : Potret Kebijakan Publik Indonesia Tentang Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Tahun Lalu

Potret Kebijakan Publik Indonesia Tentang Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Tahun Lalu

Masih ingat musibah jatuhnya pesawat lion tahun lalu rute Jakarta – Pangkal Pinang, dan juga 4 tahun sebelumnya, tahun 2014, terjadi pula jatuhnya pesawat Air Asia rute Surabaya – Singapura ? Musibah itu pula yang mendorong pemerintah, mengharamkan beroperasinya tiket murah.

Alasan utama yang dikemukakan, saat itu, adalah  kelalaian pemeriksaan atau pengecekan atas kelaikan pesawat yang akan terbang sebagai dampak tiket murah tersebut.

Maka, peninjauan tiket batas bawah (TBB) harga tiket seolah menjadi satu-satunya solusi, pada saat itu.

Setelah sebelumnya direvisi aturan Tiket Batas Bawah (TBB), tahun lalu pun Kebijakan TBB diusulkan pemerintah untuk dilakukan peninjauan ulang yang memicu reaksi banyak pihak, salah satunya YLKI yang menyebut pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pihak penyedia jasa, dalam hal ini maskapai penerbangan.

Nah, sekarang ketika terjadi penurunan penumpang, karena tiket pesawat melangit, maka pemerintahpun melirik kepada upaya revisi tiket batas atas (TBA).

Banyak pendapat diajukan kenapa tiket pesawat bisa mahal. Mulai dari harga bahan bakar, biaya operasional, nilai tukar, dan akhir-akhir ini mencuat soal duopoli yang dilakukan group maskapai penerbangan Garuda dan Lions. Untuk penyebab dupoli, pemerintah sudah menyiapkan langkah mengundang maskapai asing masuk ke NKRI.

Saya bukan pemerhati soal ini, untuk itu tulisan ini bukan untuk membahas solusi apa yang terbaik berkaitan dengan kasus melangitnya harga tiket pesawat yang jelas membebani sebagian Masyarakat Indonesia. Tulisan ini saya buat hanya untuk memperliatkan bagaimana potret kebijakan publik yang dibuat pemerintah saat ini.

Kebijakan atau Adminitrasi Publik, yang sempat saya pelajari di bangku kuliah, sebagai bagian penting dari ilmu pemerintahan/politik, merupakan ilmu yang sudah berlaku lama kalau tidak disebut tua. Namun, sebagai keilmuan yang sudah tua,  tidak serta merta menjadikan para pelaku kebijakan publik di negeri ini pintar dan bijak.

Kasus tiket pesawat, adalah gambaran carut-marutnya kebijakan publik di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan transportasi udara. Contoh kebijakan publik lainnya adalah di bidang ekonomi. Ketika Paket Kebijakan Ekonomi XVI diterbitkan. Usai diterbitkan beberapa hari paket kebijakan itu sempat ditunda karena diprotes pengusaha.

Berbagai kebijakan yang diambil, dalam dua contoh di atas menyiratkan serangkaian sikap reaktif pemerintah yang sepertinya tidak memahami prinsip-prinsip kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam terminologi lain sering disebut sebagai administrasi negara seharusnya sudah menjadi wawasan dan skill utama bagi para pejabat di pemerintahan.

artike terkait : Pelatihan dan Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Komputerisasi Ms. Office

Pelatihan dan Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Komputerisasi Ms. Office

Program yang diberikan berupa pelatiahan menggunakan Microsoft office yang mempelajari seperti pengenalan dasar Microsoft office, cara pembuatan surat undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan komputer yang sangat penting untuk mempermudah dalam perkerjaan yang akan dilakukan.

Pelatihan menggunakan Microsoft office yang dilakukan menjadi salah satu cara  meningkatkan kualitas dalam pengolahan data.  pelaksanakan kegiatan didukung dengan pemberian modul untuk mempermudah perangkat ketika kegiatan berlangsung dan dapat diterapkan ketika diluar kegiatan.

Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain.

Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, IOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan.

Fungsi Microsoft Word

Secara umum Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen.

  1. Membuat Dokumen

    Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas.

  2. Mengedit Dokumen

    Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya.

  3. Memformat Dokumen

    Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika.

    Manfaat dan Kegunaan Microsoft Word

    Berikut manfaat dan kegunaan Microsoft Word yang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja.

    • Membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain.
    • Membuat buku dengan berbagai format.
    • Membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan lain-lain.
    • Membuat surat dengan lebih cepat.
    • Membuat dokumen ilmiah dengan fitur References untuk mempermudah penulisan ilmiah.
    • Tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuat dokumen.
    • Mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja.
    • Terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online.
    • Dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak.
    • Serta fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

artikel terkait : Taat Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung Kemajuan dan Pengertian Pajak Bumi

Taat Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung Kemajuan dan Pengertian Pajak Bumi

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Yang berarti, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi seperti Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Pekarangan dan Tambang. Sedangkan untuk onjek bangunan yaitu Rumah, Bangunan usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang dan Jalan tol. Subjek PBB sendiri adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi tersebut dan memperoleh manfaat atas bumi. Kemudian memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Berjumlah 268.074.600 jiwa atau 3.54% dari total penduduk Dunia, serta salah satu negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah 17.504 pulau.

Jumlah penduduk sebanyak ini pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang bersifat memaksa dan manfaat pajak sendiri memang tidak bisa dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

Pajak di Indonesi terbagi menjai beberapa jenis yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi bangunan (PBB) sektor P3. Nah dalam artikel ini, penulis ingin menjelaskan lebih mendalam tentang jenis pajak terakhir yang dituliskan sebelumnya.

Lahan tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia, setiap masyarakat yang memiliki lahan maupun bangunan diharuskan memenuhi kewajibannya terhadap negara yaitu membayar pajak atau retribusi atas apa yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.12 Tahun 1985, yang dimaksud “Bumi” adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah, perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut wilayah Republik Indonesia.

“Bangunan” adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau lahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Pajak Bumi Bangunan sendiri bersifat kebendaan, artinya besar kecil pungutan pajak ditentukan oleh lokasi lahan atau bangunan tersebut, namun dari segi kegunaan atau manfaat tidak menentukan besaran pajak.

Pungutan PBB sendiri didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

artikel terkait : Pengertian Administrasi Publik dan Oligarki