KURIKULUM

Kebijakan Kurikulum
Kebijakan tentang kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dirumuskan sesuai SK Rektor UMA No:1456/R.07/XII/2005, sebagai penyempurnaan kurikulum tahun 2004 yang mengintegrasikan pendidikan berkepribadian dalam kurikulum. Pascasarjana senantiasa melakukan penyesuaian isi kurikulum dengan kebutuhan tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Pengembangan kurikulum Pascasarjana dilakukan melalui ketetapan Senat dengan SK No:022/S-UMA/VII/2013 dan relevansinya dengan Perpres No.08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Program studi di Pascasarjana menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam rangka mengakomodasi aspek-aspek:

  • Fungsi dan tujuan pendidikan
  • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
  • Kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders)
  • Penguasaan inovasi IPTEKS dan keterampilan
  • Perkembangan norma dan eika akademik
  • Integrasi dan internalisasi nilai-nilai akhlaqulkarimah. Perkembangan IPTEKS bersumber dari hasil-hasil pertemuan ilmiah, himpunan profesi seperti HIMPSI, IKAHI, EROPA, Asosiasi Penyelenggaraan Program Magister, dan lain-lain.
 Learning Outcomes Magister Administrasi Publik
  • Mampu mengembangkan pengetahuan Administrasi Publik melalui model-model, formulasinya, implementasi dan kebijakan publik yang hasilnya diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional/internasional.
  • Mampu memecahkan permasalahan kebijakan publik melalui analisis kebijakan publik yang dilakukan secara multidisipliner. Mampu merancang, mengkomunikasikan ide dan bekerja sama dalammenyusun road map riset kebijakan publik.
  • Menguasai teori-teori tentang pembangunan ekonomi publik, otonomi pemerintah daerah, keuangan publik dan kemiskinan untuk dapat berperan sebagai tenaga peneliti, tenaga ahli dan pelaksana birokrasi.
  • Mampu mengelola riset tentang struktur dan organisasi publik dan menyusun strategi manajemen sektor publik secara partisipatif, egaliter, dan transparan.