Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

Perkembangan administrasi negara di negara-negara maju sejak tahun 1998 berlangsung sangat pesat yang mengarah pada manajemen pemerintahan  baru ( new public management ).Di Indonesia sejak reformasi digulirkan sangat banyak upaya yang telah dilakukan  untuk lebih mendayagunakan administrasi negara, antara lain melalui reformasi birokrasi berbagai upaya perbaikan birokrasi pemerintah dalam rangka membersihkan praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan.

Sesuai dengan kerangka acuan penulis sampaikan adalah konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan publik beserta suatu paradikma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik “ Good government “. Kontrol atau pengawasan adalah merupakan salah satu  fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.

Birokrasi Modern, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Birokrasi seringkali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan pemerintah, Birokrasi adalah sumberdaya manusia yang menjalankan roda pemerintahan, dimulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat yang memiliki kewenangan. Sedangkan istilah birokrasi sering digunakan sebagai terminologi untuk proses dalam pemerintahan, sementara itu, birokrasi dalam arti sebenarnya adalah struktur dan sekumpulan aturan yang ditetapkan untuk mengendalikan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara struktur, birokrasi memiliki  beberapa karakteristik sebagai berikut.

  • pembagian yang jelas tugas-tugas yang dilaksanakan baik oleh setiap individu maupun unit-unit kerja;
  • sistem kepegawaian dengan pola rekruitmen dan pola karir yang jelas
  • terhadap hirarki, kewenangan dan status yang didistribusikan kepada mereka yang menjalankan peran tersebut ; dan
  • jejaring formal dan informasi yang menghubungkan mereka yang memiliki peran satu dengan yang lainnya melalui arus informasi dan pola-pola kerjasama.

Karena itu, birokrat harus mengutamakan tugas yang telah digariskan oleh organisasi dan mengenyampingkan aspek-aspek personal dalam menjalankan tugasnya. Dalam prakteknya tipe ideal suatu birokrasi sangat sulit diwujudkan karena seringkali kita temui birokrasi menjadi tidak efektif karena beberapa hal :

  • karena adanya kewenangan yang hirarki secara vertikal;
  • seringkali unit-unit organisasi yang dipandang memiliki konplik konpetensi dengan unit diatasnya akan diabaikan dalam proses penganbilan keputusan;
  • sistem rekruitmen yang cenderung ke pendekatan oligarki tidak pada meritokrasi;
  • munculnya praktek-praktek KKN yang mengabaikan prinsip-prinsip inpersonnal;
  • pengabaian terhadap akuntabilitas, dimana para birokrat seringkali tidak mendokumentasikan proses yang telah dilakukannya secara lengkap, tidak transparan;
  • tugas yang terlalu spesipik sehingga setiap individu pegawai hanya mementingkan tugasnya tanpa melihat dampaknya secara keseluruhan pada suatu organisasi;
  • prosedur yang terlalu berbelibelit seringkali menghambat proses pengambilan keputusan,bahkan tidak dirancang untuk menghadapi persoalan persoalan tertentu yang tidak lazim sebagaimana tertuang dalam aturan, sehingga tidak memberikan ruang untuk inovasi dan adaptasi;
  • kebenaran dalam organisasi hanya berupa kebenaran menurut aturan yang berlaku, sehingga tidak memungkinkan suatu organisasi menyadari dan memperbaiki kesalahan- kesalahan serta keterbatasannya;
  • tidak memberikan kesempatan pada pendapat yang berbeda ( yang mungkin lebih rasional dan realistis ) ketika mayoritas dalam organisasi sudah memeiliki kesepakatan yang menurut aturan dibenarkan;
  • kecenderungan birokrasi yang terus menerus menciptakan aturan-aturan yang pada ahirnya menimbulkan kompleksitas sihingga dapat melemahkan koordinasi.

Dalam konteks tersebut diatas, birokrasi moderen berkembang sejalan dengan transformasi manajemen publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) phase, yaitu phase administrasi publik (Public administration) berkembang sekitar 1910 – 1970-an dengan berbagai ciri antara lain struktur desntralistik, penerapan manajemen kinerja, koordinasi bersifat invisible hand dan akuntabilitas berlangsung melalui pasar. Namun diatas dekade 1990-an mulai populer paradikma governance modeldengan ciri-ciri antara lain memiliki struktur tidak terlalu hirarkis, penerapan total quality management, koordinasi bersifat buttom up dan akuntabilitas berlangsung melalui keluhan masyarakat (consumer complaints)

Penerapan birokrasi modern berlangsung sesuai sesuai dengan perjalanan transformasi paradikma manajemen publik tersebut di atas yang menekankan pada prinsi-prinsip;

  • Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan;
  • Desentralisasi, dimana sistem pengambilan keputusan terhadap alokasi sumber daya didekatkan pada ‘ point of delivery;
  • Fleksibilitas untuk melakukan pengaturan yang secara langsung akan menghasilkan cost effective policy outcomes;
  • Menciptakan iklim kompetensi dan produktivitas untuk menghasilkan pelayanan yang evektiv dan evisien;
  • Penguatan kapasitan stratejik pemerintah sebagai pengatur yang akan mengarahkan organisasi pemerintah melalukan evaluasi dan merespon berbagai perubahan eksternal pada biaya yang rendah;
  • Fokus pada penyelarasan kewenangan dan tanggungjawab sebagai kunsci peningkatan kinerja; dan
  • Penerapana akuntabilitas ; transparansi dan partisipasi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *