Dua dekade Reformasi merupakan periode penting yang patut dikaji sebagai pijakan awal untuk melihat kiprah yang telah dibangun Indonesia seiring perubahan rezim. Salah satunya adalah pada level hubungan antarnegara. Hal inilah yang dituangkan oleh delapan peneliti bidang perkembangan politik internasional Pusat Penelitian Politik LIPI dalam buku terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan judul “Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi. “Buku bunga rampai yang terdiri atas tujuh bab ini membahas kiprah politik Indonesia setelah lebih dari dua puluh tahun reformasi”, jelas Nuke, dalam webinar diskusi Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi, pada Selasa 29/9.
Nuke menjelaskan, perjalanan politik luar negeri Indonesia baik di era Reformasi maupun sesudahnya tidak luput dari tantangan yang dihadapi. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari aspek normatif, kelembagaan, dan strategis dalam kaitannya dengan keterlibatan Indonesia di tingkat global. “Potret politik luar negeri Indonesia tidak saja sekadar potret yang diam, melainkan akan terus meniti jalan panjang dalam balutan politik bebas aktif,” tutur Nuke.
Diketahui bersama, sejak era Reformasi pasca-tumbangnya Orde Baru terjadi sebuah babak baru kehidupan bernegara di Indonesia yang menuntut keberpihakan pada aspirasi rakyat seiring demokratisasi. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Siswanto menjelaskan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era Reformasi dibagi ke dalam dua era, yaitu transisi dan stabil. Pada era transisi, menurut Siswanto, kepala negara masih memfokuskan perhatian pada penyelesaian isu domestik, yaitu keamanan, integrasi, dan ekonomi. Politik luar negeri cenderung bersifat inward looking dan condong pada diplomasi bilateral. Kemudian pada era stabil yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono dan berlanjut di bawah Presiden Joko Widodo, politik luar negeri lebih mengarah pada outward looking policy. “Kedua presiden ini melakukan diplomasi bilateral dan multilateral”, jelas Siswanto.
Pembicara kedua, Hamdan Basyar, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, lebih lanjut memaparkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan pada relasi Indonesia dengan Palestina. Menurut Hamdan, selama dua dekade reformasi ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina tetap tinggi, hanya berbeda dalam cara memberikan dukungan. Namun, sejak era Orde Baru hingga Reformasi saat ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina maupun hubungan baik Indonesia dengan kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam tidak menjadikan ‘faktor Islam’, sebagai pertimbangan utama. “Politik luar negeri Indonesia yang lebih mendukung Palestina dan anti-Israel adalah dalam rangka untuk menolak Israel yang masih menjajah Palestina, ujar Hamdan.
Pembicara lain yang juga peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Agus R. Rahman, menyoroti kebijakan politik negara yang dikaitkan dengan geografi wilayah. Menurutnya, posisi geopolitik merujuk pada hubungan politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. “Indonesia sebagai negara kepulauan dan sekaligus sebagai silang dunia yang meletakkan Selat Malaka sebagai lokus utamanya telah disadari secara mendasar, baik dari sisi kesejahteraan maupun sisi United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)”, terang Agus.
“Sayangnya, dari sisi kebijakan, posisi Selat Malaka belum menjadi hal yang utama, walau Indonesia telah mempunyai konsep Poros Maritim Dunia atau PMD,” kata Agus. Menurutnya, implementasi PMD diharapkan akan menjamin pencapaian ambisi Indonesia sebagai negara maritim yang aman, maju, modern, demokratis, dan sejahtera dengan dukungan perekonomian maritim dan pertahanan/keamanan maritim yang handal.
