Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi:

  1. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat.
  2. Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan.
  3. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa prancis ‘bureau’ yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa yunani ‘createin’ yang berarti mengatur. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hierarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efeisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

Program Reformasi Birokrasi di kementerian Hukum dan HAM telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan/peraturan/juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN- RB). Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai Kami PASTI dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, dimana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan terdiri dari:

  1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran),
  2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance),
  3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif,
  4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.),
  5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN),
  6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi),
  7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat)
  8. Mindset dan cultural Set Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya, hasil pengkajian menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan sebagaimana yang telah disampaikan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan kreativitas perubahan.

Era reformasi sejak 1998 hingga sekarang belum mampu memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah. Birokrasi pun terbentuk menjadi sosok aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen kekuasaan sekaligus agen pelayanan dan perubahan.

melalui buku ini menjelaskan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh penerapan birokrasi Weberian yang berlebihan sehingga melampaui titik optimal. Berdasarkan peneltian yang dilakukan penulis selama 10 tahun , terungkap beberapa penyakit birokrasi publik, antara lain: berkembangnya perilaku birokrasi paternalistik karena penerapan hirarki secara berlebihan dalam birokrasi publik dan pembengkakan anggaran karena tidak adanya standar pembiayaan yang jelas dalam perencanaan anggaran dan diperparah dengan lemahnya kapasitas kontrol politik dan masyarakat.

Melalui buku ini penulis mencoba untuk menawarkan visi demokrasi Indonesia masa depan, beserta program-program yang diperlukan untuk mewujudkan visi birokrasi masa depan tersebut, dan indikator pencapaiannya. Penulis juga menyoroti salah satu tujuan penting dari reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan aparatur birokrasi yang berintegritas tinggi.

Pada akhirnya, semua reformasi birokrasi yang disebutkan di atas akan bermuara pada meningkatnya kepercayaan publik. Konsep ini merupakan konsep yang relatif baru dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan dibahas secara tuntas di bab terakhir buku ini. Selain itu, dalam bab ini dibahas pula keterkaitan kepercayaan publik dengan reformasi birokrasi serta tata pemerintahan dan jarak.

 

artikel terkait : Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *