Skip to content
INOVATIF, PROFESIONAL DAN BERKEPRIBADIAN
facebook
twitter
youtube
instagram
linkedin
Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area | Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Terbaik di Sumut
Call Support 0813-7407-0969
Email Support [email protected]
Location Jalan Setiabudi Nomor 79B Jalan Sei Serayu Nomor 70 A
  • BERANDA
  • PROFIL
    • AKREDITASI
    • FUNGSIONARIS
    • STRUKTUR
    • VISI DAN MISI
    • SARANA
      • CONVENTION HALL
      • AREA PARKIR
      • LABORATORIUM
      • PERPUSTAKAAN
      • RUANG DISKUSI
      • MASJID
  • AKADEMIK
    • INFORMASI AKADEMIK
      • AKADEMIK ONLINE
      • E-LEARNING
      • JURNAL
      • BROSUR
      • LAPOR AOC
    • JADWAL AKADEMIK
      • JADWAL KULIAH MAP
      • JADWAL SEMINAR
      • JADWAL UJIAN
      • JADWAL WISUDA
    • JADWAL MATRIKULASI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
    • KALENDER AKADEMIK
    • KURIKULUM
      • SEMESTER I
      • SEMESTER II
      • SEMESTER III
      • SEMESTER IV
  • AKTIVITAS PRODI
    • PRESTASI PRODI
    • KEGIATAN PRODI
    • KERJASAMA
  • MAHASISWA
    • BEASISWA
    • SISTEM INFORMASI
      • DATA MAHASISWA
      • BLOG MAHASISWA
      • JURNAL MAHASISWA
      • AOC
      • E-LEARNING
      • APIK
      • OPAC
      • REPOSITORY
      • SINDITAKA
      • SAIS
    • PRESTASI MAHASISWA
  • DOSEN
    • DAFTAR DOSEN
    • DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
    • BLOG DOSEN
    • AKTIVITAS DOSEN
    • PRESTASI DOSEN
    • JURNAL DOSEN
    • AOC
    • TKTD
    • E-LEARNING
    • OPAC UMA
  • ARSIP
    • DOKUMEN PRODI
      • PEDOMAN
      • SYARAT PENGAJUAN SK SEMINAR DAN UJIAN TESIS
      • FORMULIR
      • SERTIFIKAT AKREDITASI
    • PENGUMUMAN
    • Artikel
  • ALUMNI
    • TRACER STUDY
    • DATA ALUMNI
    • LAYANAN ALUMNI
    • AKTIVITAS ALUMNI
    • PRESTASI ALUMNI
  • HUBUNGI KAMI

Format Baru kebijakan publik

Home > Artikel > Format Baru kebijakan publik

Format Baru kebijakan publik

Posted on 14 October 20237 November 2023 by admin
0

ORLA, ORBA = Kebijakan Rezim
ORDE REFORMASI = Kebijakan Publik/Negara

Jadi, Ilmu Kebijakan Publik di Indonesia sangat menantang sebagai sesuatu yang baru dan langka (Challenging)

TERMINOLOGI

  • Policy = kebijakan, bukan kebijaksanaan
  • Public Policy = kebijakan publik, bukan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara
  • Public = bukan negara, tapi domain state, society, dan private (governance)
  • Public = aliran anglo saxon Amerika
  • State, Government = aliran kontinental (eropa, Belanda, Inggris), tata negara, tata pemerintah, tata negara, tertib administrasi

KEBIJAKAN PUBLIK

  • Kebijakan publik: apa yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
  • Maknanya: hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
  • Dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (who, get what, when, how)”.

Thomas R. Dye (1972)

“Anything a government chooses to do or not to do.”

Kebijakan publik melihat berbagai aspek dari perilaku atau tindakan yang dilakukan Pemerintah. Lembaga/institusi pembuat kebijakan publik adalah Pemerintah, artinya stakeholders lainnya bukan merupakan pembuat kebijakan publik.

Kebijakan publik mengacu pada apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. How if government to do nothing or status quo?

William I. Jenkins (1978)

“Public policy as a set of interrelated-decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals.”

Jenkins melihat kebijakan publik sebagai suatu “proses”, artinya terdapat rangkaian kebijakan sebelumnya yang dijadikan landasannya (interrelated decisions).

Public policy-making as a goal-oriented behaviour (to evaluate public policy).

BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK

  • Regulatory: mengatur perilaku orang dan masyarakat
  • Ekstraktif : bagaimana menarik sumber-sumber material dan non-material untuk kepentingan negara (menyedot dan mengelola yang menguntungkan negara)
  • Distributive: melakukan distribusi atau memberikan akses terhadap sumberdaya tertentu
  • Redistributive: mendistribusikan kembali kekayaan yang ada
  • Constituent: ditujukan untuk melindungi negara

PERUMUSAN MASALAH  SEBAGAI INTI KEBIJAKAN PUBLIK

  • Inti kebijakan publik terletak pada pengenalan atau kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan masalah kebijakan
  • Apa yang dipertimbangkan sebagai masalah dan bagaimana suatu masalah didefinisikan tergantung pada bagaimana para pembuat kebijakan berusaha menunjukkan suatu isue atau peristiwa

 

artikel terkait : Pengambilan keputusan, dan kekuasaan politik dalam organisasi

Views: 360

Tags: UMA Berkualitas

View this post on Instagram

Shared post on Time

Kaitan UMA

Kampus I
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223
(061) 7360168. Call Center : 0811-6013-888
[email protected]
Kampus II
Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112
(061) 42402994 HP : 0811 607 259
[email protected]
Copyright © 2026Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area | Inovatif, Profesional dan Berkepribadian