KEBIJAKAN TUMPANG TINDIH

Badan Otorita Danau Toba yang akan fokus untuk membangun pariwisata di Kawasan Danau Toba.
(Jalan Tol Medan-Parapat, Jalan Lingkar di Pinggiran Danau Toba)
Pembangunan 50 hotel kelas dunia yang akan menghabiskan dana 21 triliyun.

GERMADAN (Gerakan PENYELAMATAN DANAU TOBA

Perlindungan DTA dan Penanggulangan lahan kritis
Perlindungan keanekaragaman hayati
Penataan kebijakan
Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan
Pengembangan pariwisata.

KJA (KERAMBA JARING APUNG

1988 pada saat Program Pemerintah Pusat Operasi Khusus Maduma Sejahtera Yang Bertujuan Mengentaskan Kemiskinan di Danau Toba dengan KJA sederhana dengan Ikan Mas.
2000 PT Aquafarm Nusantara (PMA) beroperasi dengan Izin Usaha Tetap dari BKPM Pusat dengan No.874/T/Perikanan/2000 dengan izin HO oleh kabupaten.
2009 DPPLH Aquafarm Nusantara disahkan oleh BLH Sumut dengan luas 9.06 Ha dengan jumlah keramba 1.374 unit di 3 kabupaten.
2012 jumlah KJA masyarakat sebanyak 8.428 KJA.
2013 akibat adanya permasalahan KJA, maka dilakukan audit lingkungan PT. Aquafarm Nusantara oleh KemenLH bermula dari keluhan Warga.
2012 mengenai budidaya perikanan maka diperoleh daya dukung Danau Toba sebanyak 30.764 Ton/Tahun, faktanya pada tahun 2012 sudah 54.935,5 ton/tahun dan tahun 2014 80.000 ton tahun.
Instrumen Penataan KJA Danau Toba adalah Surat edaran Ka BLH 2014 tentang daya dukung dan daya tampung Danau Toba dan juga melarang yang baru, menata yang sudah ada.
UU 32/2009 RPPLH disebutkan “segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi (PSL:17:2.b).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Danau
Toba;
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Danau Toba;
rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba;
rencana pola ruang Kawasan Danau Toba;
arahan pemanfaatan ruang Kawasan Danau Toba;
arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Toba;
pengelolaan Kawasan Danau Toba; dan
peran masyarakat dalam penyelenggaran penataan ruang KawasanDanau Toba.

Ribot dan Peluso (2003) menawarkan konsep politik, antropologi dan manajemen

1.Politik :dominasi kepentingan politik, sulitnya mengubah keyakinan di masa lalu, serta berbagai hambatan struktural di dalam birokrasi

2.Antropologi : narasi kebijakan (policy narrative) dan diskursus (discource) mengenai fenomena yang sedang dibicarakan (Sutton, 1999), yang seringkali menjadi hambatan melakukan pembaruan kebijakan.

3.Manajemen lebih diarahkan untuk mengetahui hambatan pembaruan kebijakan akibat kondisi birokrasi, kepemimpinan maupun kekuasaan dari luar birokrasi yang turut serta mempengaruhi pembuatan kebijakan.