Model bureaucratic polity

Model bureaucratic polity

Dikemukakan oleh Karl D Jackson
Bureaucratic polity secara khusus melihat sejauh mana pembuatan keputusan terisolasi dari pengaruh pengaruh kekuatan sosial politik diluar elite
Dalam model Bureaucratic Polity pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden dimana ia memiliki kekuasaan yang didasarkan pada kewenangan resmi dan bukan sekedar legitimasi tradisional
Presiden harus disokong oleh sekurang-kurangnya konsensus minimal dari elite militer dan birokrasi.
Model Kepolitikan birokratik juga harus dibedakan dengan pemerintahan militer atau kediktatoran militer, atas dasar ”gaya” dan ”tujuan” (bentuk kebijakan) pemerintahan yang lebih bercorak birokratik dan tehnokratik daripada militeristik.
kekuasaan yang berlangsung di lingkungan para pengambil keputusanyaitu melalui penggunaan jaringan hubungan ”patron-client” yang secara nyata dapat mengatasi dan memotong jalur hubungan lain yang lebih sempit, seperti etnik, famili dan aliran

Model Neo Patrimonialism

Model ini dikemukakan oleh Donald K Emerson, R William Liddle, Harold Crouch
Model ini didasarkan pada hasil penafsiran terhadap tesis ”kekuasaan patrimonial” yang dikemukakan oleh Max Weber.
Menurut model ini penguasaan perorangan/pribadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat modern, melalui detradisionalisasi patrimonialisme klasik dan kemudian dibentuk patrimonialisme baru, dimana legitimasi didasarkan pada imbalan-imbalan material.
Konsep kekuasaan dalam negara neopatrimonial yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang ”homogen, mengumpul dan berjumlah tetap”.

Model Bureaucratic Capitalist State

Model ini dikembangkan atas dasar ”teori perjuangan kelas” dan persepsi masyarakat yang mengacu pada pandangan Karl Marx yang mengatakan bahwa: masyarakat sipil merupakan suatu penipuan
Menurut pandangan ini struktur politik terdiri dari formasi kelas-kelas ekonomi domestik yang berkoeksistensi dengan dan terintegrasikan kedalam kapitalisme internasional
Dalam perspektif ini negara sebagai alat yang digunakan oleh kelompok-kelompok konglomerat untuk mempertahankan penguasaan mereka terhadap sumberdaya ekonomi yang ada
Nasionalisme merupakan basis ideologi bagi terselenggaranya akumulasi modal negara, berguna untuk berargumentasi melawan perusahaan–perusahaan multinasional.
Pada model ini struktur politik tersusun sebagai konsekuensi dari-dan merupakan respon terhadap tekanan-tekanan stuktural yang berbasis pada pertentangan-pertentangan ekonomi, dengan pemihakan negara kepada kelestarian dominasi kelompok koalisi penguasa ekonomi ini.