SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

SPPN – Asas

—Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

—Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan

—SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas

SPPN – Tujuan

—Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

—Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

—Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

—Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

—Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL	DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP NASIONAL	RPJP DAERAH
Penjabaran tujuan nasional ke dalam:	Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah Pembangunan Nasional	Visi Misi Arah Pembangunan Daerah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM NASIONAL	RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Presiden Berpedoman pada RPJP Nasional	Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Isi: 1.Strategi Pemb. Nasional 2.Kebijakan Umum 3.Kerangka Ekonomi Makro 4.Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran	Isi: 1.Strategi Pemb. Daerah 2.Kebijakan Umum 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4.Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

artikel terkait : Kendala Akuntansi Sektor Publik