Substantive and Procedural Policies.

Substantive Policy adalah suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sebagai contoh: masalah Pendidikan, masalah kesehatan, masalah ekonomi.

Procedural Policy adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan suatu kebijakan. Sebagai contoh : Dalam penyusunan dan perumusan Undang-Undang tentang Pendidikan, Kementerian Pendidikan berwenang dalam pembuatannya. Tetapi, dalam penyusunan dan perumusannya juga melibatkan piha-pihak lain seperti Presiden, DPR, Kemenkumham, dan pihak lainnya.Distributive, Redistributive and Regulatory Policies.

Distributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu atau kelompok. Sebagai contoh : Kebijakan mengenai “Tax Holiday” dan Pemberian Bantuan Sosial.

Redistributive Policy adalah kebijakan yang mengatur pemindahan kepemilikan atau pemindahan alokasi kekayaan. Sebagai contoh : Kebijakan mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap suatu perbuatan. Sebagai contoh : kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

Material Policy adalah kebijakan yang mengatur pengalokasian sumber material riil kepada penerimanya. Sebagai contoh : Kebijakan pembuatan rumah sederhana.

Public Goods and Private Goods Policies.

Public Good Policy adalah kebijakan yang mengatur mengenai penyediaan barang atau layanan dari pemerintah demi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh : Kebijakan mengenai perlindungan keamanan.

Private Good Policy adalah kebijakan yang mengatur mengenai penyediaan barang atau layanan oleh pihak swasta untuk pihak-pihak tertentu dengan biaya tertentu. Sebagai contoh  : kebijakan mengenai pengadaan barang atau layanan untuk keperluan perorangan seperti hote

 

artikel terkait : Manfaat dan pengertian Kebijakan Publik