Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

F U N G S I

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara

dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta

badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu

T U G A S

a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;

c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;

d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan

lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

f. membangun jaringan kerja;

g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasidalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang

artikel terkait : Proses Pengawasan pelayanan public