Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (majorarea) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya.
contoh :
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.
Kebijakan Teknis Oprasional
Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga- lembaga non-departemen.
contoh :
Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya
KebijakanPublik, Politik dan Negara
komponen rakyat sebagai warga Negara (citizen). Rakyat sebagai warga Negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga Negara. Rakyat sebagai warga Negara mempunyai hak-hak kewargaan, yaitu hak politik, hukum ekonomi, sosial, kultural, sosial, individual, intelektual dan biologis. Bahasa universal hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia
Wilayah yang diakui kedaulatannya. Negara-negara di dunia ini kecuali Negara palestina adalah Negara yang mempunyai batasan fisik geografis yang diakui oleh Negara sekelilingnya dan persatuan bangsa-bangsa
Kebijakan publik. Setiap Negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama.
Aliran Kebiajakan Publik
Kontinentalis
Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang-kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata Negara sehingga kita melihatnya sebagai proses interaksi diantara intitusi-institusi Negara.
artikel terkait : Elemen – Elemen Utama Kebijakan Publik
