NOTULENSI FOCUS GROUP DISCUSSION RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH WAJIB BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK
- Waktu Pelaksanaan
Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025
Waktu : 14.00 s.d Selesai
Tempat : R.II.1 Pascasarjana UMA
- Pimpinan Rapat : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP (Kaprodi MAP)
- Notulensi : Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA (Kabid. Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik)
- Peserta Rapat : Haftar Hadir Terlampir
- Hasil Rapat
- Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP (Kaprodi MAP)
- Perkambangan yang terjadi di IAPA terus diikuti.
- Kemarin baru di sosialisasikan RPS Mata kuliah wajib bidang administrasi publik, sehingga perlu kita respon kegiatan itu dengan melanjutkan FGD RPS Mata Kuliah Administrasi Publik ini.
- Di sumut ada 8 PTS administrasi publik dan 1 di PTN.
- Kegiatan hari ini kami harapkan kita lebih kompeten lagi dalam mengelola program studi.
- Dr. Lina Mifhatul Jannah, M.Si (Ketua Kurikulum IAPA Pusat)
- Kurikulum yang harus di hadapi karena sifatnya adaftif.
- Di UI ada kurikulum MBKM mayor dan minor, jadi bisa ambil 2 jurusan asalnya bidang ilmunya serumpun.
- UI dan UGM perkuliahan bisa daring, sementara PTN dijawab semua perkuliahan wajib dalam kelas.
- Cara mangajarnya dirubah untuk S2 di UI 8 pertemuan hanya teori dan sisanyal langsung ke teori.
- Dalam menyusun kurikulum penting berargumentasi.
- Tantangan kebijakan dan ilmu sosial ikuti kegiatan confrance.
- Untuk di program sarjana yang sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek, maka tugas akhir dapat dihapus/ tidak lagi bersifat wajib.
- Mahasiswa program magister dan doktor wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan di jurnal.
- Bisa buat podcase bidang administrasi, pemerintahan dan di buat secara berkelompok.
- Program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir.
- Mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi pelaksanaan tridharma.
- Dalam penyusunan kurikulum harus mengundang stakeholder, alumni, mahasiswa, pakar, diduka, dan asosiasi.
- Kalau administrasi negara hanya membahas negara dan kalau administrasi publik membahas semuanya baik lembaga pemerintah dan swasta.
- Penting untuk dilakukan benchmark dengan PTN maupun PTS.
- Ada 15 mata kuliah wajib untuk program sarjana dan selebihnya bisa ditambah dengan mata kuliah lainnya. Di UI ada mata kuliah penulisan ilmiah dan publikasi 3 sks.
- Di program magister ada 7 mata kuliah wajib, sedangkan program doktor ada 5 mata kuliah wajib.
- Bisa menambah mata kuliah berdasarkan kearifan lokal, misal kemuhammadiyahan dan administrasi publik, sehingga dosen yang mengajar yang bisa menggabungkan dua keilmuan itu menjadi satu.
- Boleh mata kuliah beda tetapi tetap harus ada muatan dari mata kuliah IAPA.
- Lebih baik MSDM sektor Publik. Untuk jenjang S2 Teori dan Praktik MSDM.
- Sistem dan proses kebijakan publik itu hanya pembahsannya skup kecil.
- Lebih baik mata kuliah Isu Kontemporer Kebijakan Publik (membahas kebijakan kemiskinan, kebijakan pendidikan, kebijakan lingkungan, gender dan kebijakan, dsb).
- Gak usah ada mata kuliah pilihan.
- Mata kuliah Legal drafting itu bagaimana menyusun kebijakan menjadi sebuah peraturan.
- Mata kuliah perilaku administrasi.
- Mata kuliah transformasi digital dan mata kuliah pilihan e-government dan good governance dapat membingungkan mahasiswa nantinya. Lebih baik dihapus mata kuliah pilihan.
- Manajemen Strategik bukan manajemen strategis.
- Seminar proposal ditambah sks nya karena menyusun proposal itu berat.
- Kalau bisa tambahkan seminar hasil diganti jadi publikasi menjadi 2 sks.
- Kalau bisa dibuat komponen penilaian kalau publikasi sinta 2 dapat nilai A dan seterusnya.
- S2 itu berbasis riset.
- Penutup : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP
DOKUMENTASI RAPAT
