RKP	RKP DAERAH
Penjabaran RPJM Nasional	Penjabaran RPJM Daerah Mengacu pada RKP
Isi: 1.Prioritas Pemb. Nasional 2.Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3.Arah Kebijakan Fiskal 4.Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran	Isi: 1.Prioritas Pemb. Daerah 2.Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4.Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

Isi Renja-KL & Renja-SKPD

Renja-KL	Renja-SKPD
Penjabaran Renstra-KL	Penjabaran Renstra-SKPD
Isi: 1.Kebijakan KL 2.Program dan kegiatan pembangunan Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi masyarakat ●	Isi: 1.Kebijakan SKPD 2.Program dan kegiatan pembangunan Dilaksanakan pemerintah daerah Mendorong partisipasi masyarakat

Tahapan Perencanaan

—Penyusunan Rencana

—Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

—Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD

—Musyawarah Perencanaan Pembangunan

—Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

—Penetapan Rencana

—RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

—RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

—RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

—Pengendalian Pelaksanaan Rencana

—Evaluasi Kinerja

Penyusunan dan Penetapan PJP

1.Rancangan Rencana à Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda

2.Musrenbang  dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat

—“masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko

3.Penyusunan Rancangan Akhir

4.Penetapan Rencana (RPJP Nasional à UU, RPJP Daerah à Perda)

Pengendalian dan Evaluasi

—Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

—Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya

—Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.

—Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.

—Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya

artikel terkait : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)