Teknik Akuntansi Sektor Publik

Pengantar

Disektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga-lembaga publik.
Laporan keuangan sektor publik menjadi instrument utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik.
Pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal.
Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik.
Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya.

Kendala Akuntansi Sektor Publik

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (constraints) yang dihadapi akuntansi sektor publik, yaitu :

1.Objektivitas

2.Konsistensi

3.Daya banding

4.Tepat waktu

5.Ekonomis dalam penyajian laporan

6.Materialitas

Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi Stakeholder organisasi.
Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.
Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak (contracting theory). Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan (agency relationship). Hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak (principal) mengontak pihak lain (agen) untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh principal. Dengan kontrak tersebut principal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada agen. Karena baik agen maupun principal keduanya adalah utility maximize, maka tidak ada alasan yang dapat diyakini bahwa agen akan selalu bertindak untuk kepentingan principal. Masalah keagenan (agency problem) kemudian muncul karena adanya perilaku opurtunis (opurtunistic behaviour) dari agen, yaitu perilaku manajemen (agen) untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang mungkin berlawanan dengan kepentingan principal.