Apa yang dimaksud dengan kebijakan kependudukan?
Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan penduduk dapat juga diartikan sebagai tindakan- tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk.
1. Sejarah Kebijakan Kependudukan di Indonesia
Kebijakan kependudukan di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda.
Pada saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menyadari bahwa kepadatan penduduk di pulau Jawa semakin tinggi. Hingga Sensus Penduduk (SP) pertama yang dilakukan di Jawa pada tahun 1905 menunjukkan bahwa penduduk Jawa telah mencapai 30 juta Jiwa. Pemerintah kolonial kemudian mulai memikirkan adanya proyek pemukiman kembali (resettlememt) yakni penempatan petani-petani dari daerah di pulau jawa yang padat penduduknya, ke desa-desa baru yang disebut “koloni” di daerah-daerah di luar Jawa yang belum ada atau sedikit penduduknya. Hal ini juga dipandang sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan ini kemudian dikenal sebagai kebijakan kolonisasi.
2. Kebijakan Kependudukan Indonesia
Selama ini, masalah kependudukan boleh dikatakan masih kurang mendapat perhatian darimasyarakat maupun tokohtokoh masyarakat. Baik itu dari para politisi, tokoh agama, pakar ekonomi maupun tokoh masyarakat lainnya. Memang pada saat ini sebagian besar orang padaumumnya sudah tidak berkeberatan lagi dengan program untuk mengontrol kelahiran, tetapisayangnya masih kurang sekali kesadaran untuk melaksanakannya.
Pada zaman Orde Lama, dari pihak pemerintah pun tidak ada kesadaran akan masalah ini. Pada saat itu jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 100 juta jiwa dan seandainya pada saat itu sudah ada upaya yang sungguh-sungguh tentunya tidak perlu penduduk Indonesia meledak seperti sekarang ini.
Sekarang tingkat kematian menurun namun tingkat kelahiran tetap bertambah menurut primitif rate maka semakin sesaklah bumi kita ini dan semakin sulitlah memenuhi kebutuhan pangan karena tingkat pertumbuhan penduduk dunia yangsekitar 1,2 persen per tahun sedangkan lahan pertanian hanya bertambah 0.8 persen saja. Jumlahlahan ini pun semakin hari semakin berkurang saja karena semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan.
Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk
upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah
pertumbuhan penduduk. Kebijakan kependudukan dapat dilakukan melalui 3
komponen perkembangan penduduk, yaitu:
a. Kelahiran (Fertilitas)
Kebijaksanaan untuk mempengaruhi tingkat fertilitas, yaitu:
1. Kebijakan pronatalis
Kebijakan pronatalis merupakan kebijaksanaan pemerintah yang
berkaitan dnegan trend fertilitas dan pertumbuhan penduduk.
Bentuk-bentuk umum yang terkenal adalah:
a. Propraganda pronatalis
b. Program-program yang mendorong keluarga, sisitem perpajakan,
dan insentif untuk seorang ibu
c. Pembatasan terhadap distribusi dan penggunaan kontrasepsi dan aborsi
2. Kebijakan Antinatalis
Contoh dari kebijakan antinatalis:
a. Program keluarga berencana nasional
Program ini ditujukan untuk mengurangi fertilitas dengan
memberikan peralatan, pelayanan, dan informasi tentang kontrasepsi
b. Pendekatan non keluarga berencana
Diarahkan untuk menurunkan fertilitas, menyadari bahwa
besarnyakeluarga hanyalah merupakan respon terhadap cara
seorang melihat dunia sosialnya.
Kebijakan apa saja yang diambil pemerintah untuk mengendalikan masalah kependudukan di Indonesia?
Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, nih Detikers.
Pengurangan pertumbuhan penduduk. …
Meningkatkan pemerataan pembangunan.
Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk.
Melakukan program transmigrasi.
artikel terkait : Peran Stratejik Kepemimpinan Dalam Organisasi Publik
