·        Pemerintahan daerah :penyelenggaraan pemerintahan daerahotonomi oleh pemerintah daerah danDPRD menurut atau berdasarkan asasdesentralisasi

·        Pemerintahan pusat : seluruh penyelenggaraan pemerintahan yangtidak diselenggarakan daerah otonomi

·        Otonomi penuh : semua urusan dan fungsi pemerintahan  yang menyangkut baik menyangkut isi substansi  maupun tata cara penyelenggaraannya (dalam bahasa sehari-hari disebut otonomi)

·        Otonomi tidak penuh : daerah hanya menguasai  tata cara  penyelenggaraan,tetapi  tidak menguasai isi pemerintahannya(tugas pembantuan,medebewind  atau zelfbestuur ).

·         Pemerintahan dalam arti sempit :penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara

·         Pemerintahan dalam arti agak luas :penyelenggaraan kekuasaan eksekutif danlegislatif  tertentu  yang  melekat   pada pemerintahan  daerah  otonomi

·        Pemerintahan dalam arti luas : mencakupsemua lingkungan jabatan negara dibidangeksekutif ,  legislatif, yudikatif dansebagainya

·        Pemerintah pusat : perangkat negarakesatuan RI yang terdiri dari Presiden dan menteri-menteri

·         Pemerintah daerah : kepala daerah besertaperangkat daerah otonom yang lain sebagaieksekutif daerah

·         Hubungan pusat dengan daerah dalamsistem otonomi pada dasarnya hanyamenyangkut dibidang penyelenggaraanadministrasi negara

·        Hubungan kewenangan

·         Hubungan pengawasan

·         Hubungan keuangan

·         Hubungan pusat dan daerah serta susunan organisasi pemerintahandi daerah.

·        Autos : sendiri

·         Nomos : aturan

·         Pengundangan sendiri(zelfwetgeving)

·         Perundangan sendiri

·         Mengatur atau memerintah sendiri

·         Pemerintahan sendiri

·        Perundangan(regeling) dan pemerintahan (   bestuur)

·         Van Der Pot : otonomi berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri (rumah tanggasendiri)

·         Logemann : kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala  macam kekuasaannya  untuk  mengurus  kepentingan  umum (penduduk)

·         Ateng Sjafruddin :mempunyai maknakebebasan atas kemandirian (zelfstandig )tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid )

·        Kewenangan Daerah Otonom untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan perundang-undangan

·        Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuaidengan  peraturan  perundang-undangan

·        Daerah otonom, selanjutnya disebutdaerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mangatur dan   mengurus    urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat  menurut prakarsa sendiri berdasar kanaspirasi masyarakat dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia

·        Desentraliasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah  kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sisten NegaraKesatuan Republik Indonesia

·        Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada Gubernur sebagaiwakil pemerintah dan/atau kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu.

artikel terkait : Pengertian Mata Uang Kripto dan India akan Larang Mata Uang Kripto